BPMigas Kaji Batasi Wilayah Kerja Kontraktor Migas
Badan Pelaksana Pengatur Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) sedang melakukan kajian pembatasan luas wilayah kerja (WK) kepada kontraktor migas.
Demikian disampaikan Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas, Gde Pradnyana di Jakarta, Rabu (3/8). “Kita bisa bandingkan luas wilayah kerja migas Indonesia dengan luar negeri. Kalau diluar negeri itu sangat kecil, sementara di Indonesia sampai ribuan hektar. Jadi untuk saat ini kita sedang mengkaji berapa luasa wilayah kerja yang paling ideal,” tukas Gde.
Terkait hal itu pihaknya berharap bahwa usulan tersebut bisa diselesaikan paling lama akhir tahun ini. “Setelah kajian/usulan ini selesai baru kita akan kirimkan kepada Menteri ESDM dan Dirjen Migas. Untuk dipertimbangkan” seloroh dia.
Namun begitu, dia menambahkan, bahwa luas wilayah kerja migas sangat erat hubungannya dengan anggaran dan produksi migas nasional. Pasalnya anggaran pemerintah dalam melakukan survey umum sangat terbatas. “Jika wilayah kerja kita persempit, survei umumnya bisa lebih detil dan tentunya akan lebih banyak juga kontraktor yang terlibat/bekerja. Dengan demikian akan banyak investasi diwilayah kerja, sehingga produksi mihas juga akan bertambah,” kata dia.
Usulan mengenai pengecilan wilayah kerja kontraktor migas sebelumnya dilontarkan oleh Kepala BPMigas, R. Priyono. Menurut Priyono usualan tersebut diperlukan mengingat banyak kontraktor kerja migas yang tidak melaksanakan komitmennya untuk memenuhi produksi migas.
Selain itu, juga banyak perusahaan yang tidak melakukan ekspolrasi sehingga pengembalian wilayah kerja ke pemerintah bisa dipercepat agar penggunaannya bisa maksimal, yang awalnya maksimal 10 tahun, diusulkan menjadi 3-5 tahun.
(KN.Info)
Like This Post?
Demikian disampaikan Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas, Gde Pradnyana di Jakarta, Rabu (3/8). “Kita bisa bandingkan luas wilayah kerja migas Indonesia dengan luar negeri. Kalau diluar negeri itu sangat kecil, sementara di Indonesia sampai ribuan hektar. Jadi untuk saat ini kita sedang mengkaji berapa luasa wilayah kerja yang paling ideal,” tukas Gde.
Terkait hal itu pihaknya berharap bahwa usulan tersebut bisa diselesaikan paling lama akhir tahun ini. “Setelah kajian/usulan ini selesai baru kita akan kirimkan kepada Menteri ESDM dan Dirjen Migas. Untuk dipertimbangkan” seloroh dia.
Namun begitu, dia menambahkan, bahwa luas wilayah kerja migas sangat erat hubungannya dengan anggaran dan produksi migas nasional. Pasalnya anggaran pemerintah dalam melakukan survey umum sangat terbatas. “Jika wilayah kerja kita persempit, survei umumnya bisa lebih detil dan tentunya akan lebih banyak juga kontraktor yang terlibat/bekerja. Dengan demikian akan banyak investasi diwilayah kerja, sehingga produksi mihas juga akan bertambah,” kata dia.
Usulan mengenai pengecilan wilayah kerja kontraktor migas sebelumnya dilontarkan oleh Kepala BPMigas, R. Priyono. Menurut Priyono usualan tersebut diperlukan mengingat banyak kontraktor kerja migas yang tidak melaksanakan komitmennya untuk memenuhi produksi migas.
Selain itu, juga banyak perusahaan yang tidak melakukan ekspolrasi sehingga pengembalian wilayah kerja ke pemerintah bisa dipercepat agar penggunaannya bisa maksimal, yang awalnya maksimal 10 tahun, diusulkan menjadi 3-5 tahun.
(KN.Info)
And Share
Posted by azam
on 7:27 PM.
Filed under
