Eko Maulana Ali : 'Proyek PLTN tetap Berjalan'
Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Eko Maulana Ali, mengatakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Selatan dan Bangka Barat tetap berjalan. Menurut dia, PLTN sesuai untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.
Program PLTN merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dan sudah masuk dalam rencana induk untuk percepatan dan perluasan pembangunan, ujarnya di Pangkalpinang, Rabu. Ia mengatakan, pemerintah sampai saat ini masih mencari sumber alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, selain dari minyak dan gas yang semakin lama semakin menipis persediaannya.
Persediaan bahan bakar dari fosil seperti batu bara, minyak dan gas persediaannya sudah mulai menipis, karena penggunaannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga untuk ekspor dalam jumlah besar.
Untuk itu, pada 2025 sampai 2030 diharapkan proyek PLTN tersebut sudah mulai berjalan dan dapat memenuhi 40 persen kebutuhan listrik di wilayah Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. "Pemerintah pusat mengharapkan 2013 sampai 2015 tahap persiapan dan perencanaan sudah selesai dengan matang, jika hasil uji tapak tersebut menyatakan layak dan memungkinkan untuk dibangun, baru Pemerintah Pusat akan memulai program selanjutnya," katanya.
Proses pembangunan PLTN sangat panjang, saat ini pemerintah masih mempelajari dan terus melakukan uji tapak di Babel, kerja sama dan penjajakan terus dilakukan untuk mencari kemungkinan terbaik untuk kemajuan pembangunan.
Untuk membangun satu unit berkapasitas satu gigawatt dibutuhkan dana sekitar Rp35 triliun dan rencananya di Babel akan membangun dua unit yang akan ditempatkan di Muntok dan Permis. "Dengan kebutuhan dana lebih dari Rp70 triliun tersebut, pemerintah tidak perlu khawatir karena sudah banyak investor luar negeri yang ingin ikut andil dalam proyek tersebut," katanya.
Jika proyek ini berjalan, Babel akan memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan pembangunan nasional, karena sebagian besar kebutuhan listrik untuk industri akan bergantung PLTN tersebut.
Program PLTN merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dan sudah masuk dalam rencana induk untuk percepatan dan perluasan pembangunan, ujarnya di Pangkalpinang, Rabu. Ia mengatakan, pemerintah sampai saat ini masih mencari sumber alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, selain dari minyak dan gas yang semakin lama semakin menipis persediaannya.
Persediaan bahan bakar dari fosil seperti batu bara, minyak dan gas persediaannya sudah mulai menipis, karena penggunaannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga untuk ekspor dalam jumlah besar.
Untuk itu, pada 2025 sampai 2030 diharapkan proyek PLTN tersebut sudah mulai berjalan dan dapat memenuhi 40 persen kebutuhan listrik di wilayah Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. "Pemerintah pusat mengharapkan 2013 sampai 2015 tahap persiapan dan perencanaan sudah selesai dengan matang, jika hasil uji tapak tersebut menyatakan layak dan memungkinkan untuk dibangun, baru Pemerintah Pusat akan memulai program selanjutnya," katanya.
Proses pembangunan PLTN sangat panjang, saat ini pemerintah masih mempelajari dan terus melakukan uji tapak di Babel, kerja sama dan penjajakan terus dilakukan untuk mencari kemungkinan terbaik untuk kemajuan pembangunan.
Untuk membangun satu unit berkapasitas satu gigawatt dibutuhkan dana sekitar Rp35 triliun dan rencananya di Babel akan membangun dua unit yang akan ditempatkan di Muntok dan Permis. "Dengan kebutuhan dana lebih dari Rp70 triliun tersebut, pemerintah tidak perlu khawatir karena sudah banyak investor luar negeri yang ingin ikut andil dalam proyek tersebut," katanya.
Jika proyek ini berjalan, Babel akan memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan pembangunan nasional, karena sebagian besar kebutuhan listrik untuk industri akan bergantung PLTN tersebut.
And Share
Posted by azam
on 10:12 AM.
Filed under
